Delapan Perjanjian Kontrak Perusahaan Batu Bara Akan Berakhir Pada Waktu-waktu Dekat

Delapan Perjanjian Kontrak Perusahaan Batu Bara Akan Berakhir Pada Waktu-waktu Dekat

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa dalam periode tahun 2009 hingga 2026 mendatang akan ada delapan Perusahaan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Generasi I yang akan berakhir masa kontraknya. Perusahaan-perusahaan itu yaitu PT Tantito Harum yang kontraknya yang akan habis pada 14 Januari 2019, PT Arutmin Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020.
Selanjutnya ada juga PT Kendilo Coal Indonesia yang Perjanjiannya akan berlaku hingga 13 September 2021 dan PT Kaltim Prima Coal yang masa berlaku PKP2B-nya akan habis pada 31 Desember 2021. Selain itu, dalam daftar tersebut juga terdapat PT Multi Harapan Utama yang pada 1 April 2022 kontraknya akan berakhir.
Kemudian PT Adaro Indonesia, yang dimana masa kontraknya akan habis pada 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung yang kontraknya sampai 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal yang masa kotnraknya rampung pada 26 April 2025.
“Pemerintah saat ini tengah menyusun konsep revisi keenam dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” seperti dilansir laman resmi Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (14/12).
Selain itu, ESDM juga menjadi pemegang PKP2B boleh mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat lima tahun atau paling lambat satu tahun sebelum kontraknya berakhir. Sebelumnya disebutkan bahwa belum ada perusahaan pertambangan generasi pertama yang memegang kontrak PKP2B mengajukan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PTUN Mengabulkan Gugatan Oesman Sapta Terkait Dengan Caleg DPD

Image
PTUN Mengabulkan Gugatan Oesman Sapta Terkait Dengan Caleg DPD Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan perkara sengketa yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO). Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT itu dipimpin oleh Edi Septa Surhaza, serta didampingi hakim anggota Susilowati Siahaan dan Andi Muhammad Ali Rahman. Dalam keputusannya, Hakim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak tergugat untuk segera melaksanakan putusan. “Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ucap Hakim Edi saat membaca putusan, Rabu (14/11/2018). Sebelumnya, OSO mengajukan diri sebagai caleg DPD. Kemudian nama OSO masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS). Dalam tahap ini, terbitlah putusan MK yang mengatakan bahwa DPD tidak boleh diisi pengurus parpol. Berdasarkan keputusan tersebut, memeirntahkan kepada KPU untuk menertibkan
Read more

Impor Pada Bulan Oktober Melonjak Naik 20,60%

Image
Impor Pada Bulan Oktober Melonjak Naik 20,60% Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan total nilai impor periode Oktober 2018 sebesar USD17,62 miliar. Jika dibandingkan September 2018, realisasi impor mengalami kenaikan tajam 20,60%. Dan bila dibanding periode Oktober 2017, maka realisasi impor Oktober 2018 mengalami kenaikan 23,66%. “Nilai impor pada Oktober 2018 sebesar USD17,62 miliar. Jadi kalau kita lihat, impor kita pada Oktober ini naik 20,60% dibanding September 2018,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Suhariyanto menjelaskan, yang membuat impor tumbuh tinggi karena impor migas mengalami kenaikan 26,97% dari USD2,29 miliar menjadi USD2,91 miliar. Kenaikan impor migas tersebut berasal dari impor minyak mentah yang bertambah 20,72%, hasil minyak naik 30,46%, dan gas yang naik 18,2%. Adapun dari sisi penggunaan barang, kenaikan impor terjadi karena impor barang konsumsi naik 13,28%, bahan baku naik 22,59%, dan barang modal naik 15,57
Read more