Kemenkeu Tunggu Ketetapan dari BKN untuk Mencairkan Hak-hak Korban Lion Air JT 610

Kemenkeu Tunggu Ketetapan dari BKN untuk Mencairkan Hak-hak Korban Lion Air JT 610

Kementerian Keuangan masih menunggu ketetapan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, untuk mencairkan hak-hak para korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Karawang, pada 29 Oktober 2018 lalu.
Itu, utamanya untuk 21 pegawai Kementerian Keuangan, yang menjadi bagian dari penumpang pesawat nahas tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan bahwa saat ini, Kementerian Keuangan sudah menyodorkan formula dana duka kepada BKN, terkait hak-hak kepegawaian, seperti pemberian santunan, tunjangan, beasiswa bagi anak korban, hingga kenaikan satu pangkat anumerta.
“Proses penetapan tewas itu dikembalikan ke BKN, apabila menurut dokumentasi dinyatakan tewas segera. Berarti, tunggu BKN dulu, baru pencarian dimulai. Prioritasnya keluarga, tetapi kan bukan itu,” katanya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 14 November 2018.
Dia menjelaskan tentang rincian, formula dana yang akan diberikan untuk korban yang dinyatakan tewas yakni santunan kematian kerja 60 persen dikali 80 persen, dikali gaji terakhir dengan dibayar sekaligus. Kemudian, uang duka tewas, enam kali gaji terakhir, serta biaya pemakaman.
Selanjutnya, juga ada bantuan beasiswa untuk dua orang anak, dengan ketentuan anak masih sekolah atau kuliah, berusia paling tinggi 25 tahun, belum pernah menikah, serta belum bekerja. Yang dimana anak yang masih tingkat SD diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45 juta, tingkat SMP sebesar Rp35 juta, tingkat SMA dan setingkatnya sebesar Rp25 juta, serta tingkat perguruan tinggi sebesar Rp15 juta.
Selain itu, juga akan diberikan gajian terusan, enam kali gaji terakhir. Serta, pemberian uang pensiun bagi janda atau duda atau anaknya sbesar 75 persen dari gaji terakhir. Sedangkan bagi korban yang hanya meninggalkan orangtua, maka pensiun orangtua diberikan sebesar 25 persen dari gaji terakhir.
“Pihak Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) akan percepat pencairan tunjangan dan santunan bagi keluarga korban,” kata dia.
Di samping berbagai dana-dana hak korban tersebut, dikatakannya, Kementerian Keuangan sudah siapkan tim pendampingan dari psikolog sebanyak 20 orang dengan waktu pendampingan yang tidak diberikan batas. Sehingga, dapat didampingi hingga keadaan keluarga pulih.
“Terhadap keluarga korban, untuk memulai mengelola psikologis pascamusibah. Jadi, tentu shock, ada keluarga terdekat diperlukan pendampingan untuk memulai recovery berangsur-angsur menjadi situasi normal,” ungkapnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PTUN Mengabulkan Gugatan Oesman Sapta Terkait Dengan Caleg DPD

Image
PTUN Mengabulkan Gugatan Oesman Sapta Terkait Dengan Caleg DPD Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan perkara sengketa yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO). Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT itu dipimpin oleh Edi Septa Surhaza, serta didampingi hakim anggota Susilowati Siahaan dan Andi Muhammad Ali Rahman. Dalam keputusannya, Hakim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak tergugat untuk segera melaksanakan putusan. “Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ucap Hakim Edi saat membaca putusan, Rabu (14/11/2018). Sebelumnya, OSO mengajukan diri sebagai caleg DPD. Kemudian nama OSO masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS). Dalam tahap ini, terbitlah putusan MK yang mengatakan bahwa DPD tidak boleh diisi pengurus parpol. Berdasarkan keputusan tersebut, memeirntahkan kepada KPU untuk menertibkan
Read more

Delapan Perjanjian Kontrak Perusahaan Batu Bara Akan Berakhir Pada Waktu-waktu Dekat

Image
Delapan Perjanjian Kontrak Perusahaan Batu Bara Akan Berakhir Pada Waktu-waktu Dekat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa dalam periode tahun 2009 hingga 2026 mendatang akan ada delapan Perusahaan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Generasi I yang akan berakhir masa kontraknya. Perusahaan-perusahaan itu yaitu PT Tantito Harum yang kontraknya yang akan habis pada 14 Januari 2019, PT Arutmin Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020. Selanjutnya ada juga PT Kendilo Coal Indonesia yang Perjanjiannya akan berlaku hingga 13 September 2021 dan PT Kaltim Prima Coal yang masa berlaku PKP2B-nya akan habis pada 31 Desember 2021. Selain itu, dalam daftar tersebut juga terdapat PT Multi Harapan Utama yang pada 1 April 2022 kontraknya akan berakhir. Kemudian PT Adaro Indonesia, yang dimana masa kontraknya akan habis pada 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung yang kontraknya sampai 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal yang masa kotnrak
Read more

Impor Pada Bulan Oktober Melonjak Naik 20,60%

Image
Impor Pada Bulan Oktober Melonjak Naik 20,60% Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan total nilai impor periode Oktober 2018 sebesar USD17,62 miliar. Jika dibandingkan September 2018, realisasi impor mengalami kenaikan tajam 20,60%. Dan bila dibanding periode Oktober 2017, maka realisasi impor Oktober 2018 mengalami kenaikan 23,66%. “Nilai impor pada Oktober 2018 sebesar USD17,62 miliar. Jadi kalau kita lihat, impor kita pada Oktober ini naik 20,60% dibanding September 2018,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Suhariyanto menjelaskan, yang membuat impor tumbuh tinggi karena impor migas mengalami kenaikan 26,97% dari USD2,29 miliar menjadi USD2,91 miliar. Kenaikan impor migas tersebut berasal dari impor minyak mentah yang bertambah 20,72%, hasil minyak naik 30,46%, dan gas yang naik 18,2%. Adapun dari sisi penggunaan barang, kenaikan impor terjadi karena impor barang konsumsi naik 13,28%, bahan baku naik 22,59%, dan barang modal naik 15,57
Read more